85 istilah bidang PPKn dan penjelasan singkatnya

-
85 istilah bidang PPKn dan penjelasan singkatnya - Dahulu waktu saya masih sekolah mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila merupakan salah satu pelajaran yang saya sukai. Nilai yang saya peroleh selalu tidak kurang dari 8. Mengapa saya menyukainya?

Karena dengan pelajaran ini saya dapat mengetahui lebih banyak tentang negara dan kewarganegaraan. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 yang secara bertahap dinyatakan mulai berlaku tahun ajaran 1994/1995 yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1994, mata pelajaran PMP diganti dengan PPKn yang merupakan kepanjangan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Namun, meski demikian materi yang terkandung dalam PPkn tidak jauh berbeda dengan materi mata pelajaran PMP. Banyak sekali istilah yang digunakan pada mata pelajaran PPKn, sehingga terkadang kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Tetapi ada pula yang mengerti secara pribadi namun tidak mampu mendeskripsikannya baik dalam ucapan maupun kalimat.

Untuk itu, bagi anda yang tidak mengerti baik satu, dua, atau lebih istilah bidang PPkn dan sedang mencari informasi secara online, kali ini Enjangcom akan memberikan daftar istilah dan pengertiannya secara singkat. Berikut 85 istilah bidang PPKn dan penjelasan singkatnya. 
  1. ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
  2. Ad interim : untuk sementara waktu.
  3. Absolutisme : bentuk pemerintahan tanpa undang-undang.
  4. Agresi : penyerangan suatu negara kepada negara lain.
  5. Agitasi : hasutan kepada orang lain agar massa memberontak.
  6. APRA : Angkatan Perang Ratu Adil.
  7. Akhlak : budi pekerti.
  8. Aksi : gerakan melawan.
  9. Akulturasi : percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi.
  10. Aliansi : ikatan antara dua negara atau lebih dengan tujuan politik.
  11. Ambasade : gedung atau kantor kedutaan besar.
  12. Ambasador : duta besar.
  13. Amnesti : pengampunan presiden kepada seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan tindakan pidana tertentu.
  14. Amoral : tidak bermoral.
  15. Aneksasi : pencaplokan wilayah negara lain.
  16. Apatride : tidak memiliki kewarganegaraan.
  17. Atase : ahli yang diperbantukan kepada kedutaan untuk mengurus atau mewakili suatu urusan.
  18. AMPERA : Amanat Penderitaan Rakyat.
  19. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  20. ABS : Asal Bapak Senang.
  21. Aristokrasi : pemerintahan yang dikendalikan oleh kaum aristokrat (kaum bangsawan).
  22. Absah : resmi, sah.
  23. Afirmatif : bersifat mengabsahkan, menguatkan.
  24. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan.
  25. BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
  26. Bujet (budget) : anggaran pemasukan dan pengeluaran uang secara terperinci.
  27. Birokrasi : cara kerja yang serba lamban serba menurut aturan formal.
  28. Dasawarsa : sepuluh tahunan (jangka waktu sepuluh tahun).
  29. Demokrasi : suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
  30. Defensif : keadaan bertahan.
  31. Deskriminasi : perbedaan perlakuan terhadap sesama warga.
  32. Detente : peredaan ketegangan.
  33. Dasasila : sepuluh prinsip dasar.
  34. Demoralisasi : kemerosotan akhlak.
  35. Ekaprasetia pancakarsa : tekad yang bulat untuk melaksanakan lima kehendak.
  36. Diktum : keputusan yang merupakan bagian dari ketetapan.
  37. De fakto : pengakuan atas sesuatu pemerintahan ditinjau dari segi kenyataan yang sebenarnya.
  38. De yure : pengakuan secara hukum.
  39. GBHN : Garis-garis Besar Haluan Negara.
  40. Grasi : pengampunan presiden kepada seseorang yang tengah menjalani hukuman.
  41. Hak asasi : hak manusia yang paling dasar.
  42. Hak interpelasi : hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden.
  43. Hak inisiatif : hak DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang.
  44. Hak amandemen : hak DPR untuk mengadakan perubahan terhadap suatu usul.
  45. Eksekusi : pelaksanaan putusan pengadilan.
  46. Eksekutif : berkaitan dengan pengurusan (pemerintah).
  47. Ekspansi : perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki negara lain.
  48. Homo homini lupus : manusia menjadi serigala bagi sesamanya.
  49. Homo homini sosius : manusia adalah kawan bagi sesamanya.
  50. Ketetapan (MPR) : keputusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam majelis.
  51. Keputusan (MPR) : putusan majelis yang mengikat ke dalam anggota majelis.
  52. Konservatif : kolot, mempertahankan kebiasaan yang berlaku.
  53. Konstitusi : undang-undang dasar suatu negara.
  54. Konsensus : kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.
  55. Konsul : pejabat pemerintah yang mengurusi kepentingan perdagangan (warganegara) di negara lain.
  56. Konstituante : panitia atau dewan pembentuk UUD.
  57. Makar : usaha atau tindakan menjatuhkan pemerintahan yang sah.
  58. Nasional : kebangsaan.
  59. Norma : kaidah, aturan lama.
  60. Mobilisasi : pengerahan warga negara untuk membela negara karena negara dalam keadaan darurat.
  61. Ofensif : lebih bersifat menyerang.
  62. Otoritas : kekuasaan.
  63. Orator : pakar pidato.
  64. P4 : Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
  65. Preambule : pembukaan.
  66. Presiden : kepala negara.
  67. Negarawan : pakar kenegaraan.
  68. Rantap : rancangan ketetapan.
  69. Rantus : rancangan keputusan.
  70. Tradisi : adat turun temurun.
  71. Traktat : perjanjian antar bangsa (seperti persahabatan, perdamaian, dan sebagainya).
  72. Transisi : peralihan dari keadaan (aman, dan sebagainya) kepada keadaan lain.
  73. Turba : turun ke bawah.
  74. TKR : Tentara Keamanan Rakyat.
  75. TNI : Tentara Nasional Indonesia.
  76. Sapta Krida Kabinet Pembangunan : tujuh program kerja kabinet pembangunan yang akan dilaksanakan.
  77. Sosial kontrol : pengawasan terhadap masalah yang ada di masyarakat.
  78. Strategi : siasat perang; tempat yang baik dari sudut ilmu perang.
  79. Stratifikasi : pembedaan penduduk berdasarkan kelas-kelas (kekuasaan, hak-hak istimewa, dan sebagainya).
  80. Subversib : tindakan penggulingan pemerintah dengan cara kepercayaan penguasa dirongrong, sabotase, dll.
  81. Superpower : adikuasa.
  82. RAPBN : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  83. NICA : Netherlands Indies Civil Administration (pamong praja Hindia Belanda).
  84. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  85. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat.

Itulah istilah-istilah dalam bidang PPKn yang kami rangkum dalam artikel informasi online 85 istilah bidang PPKn dan penjelasan singkatnya. Kami menyadari masih banyak kekurangan, karena kurangnya pengetahuan admin. Namun, paling tidak kami berharap ini memberikan manfaat tambahan bagi anda semua.  

Bagi anda yang sedang belajar Bahasa Indonesia silahkan baca juga :

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cara cepat mencari kata di sebuah artikel blog

-
Cara cepat mencari kata di sebuah artikel blog. Kemajuan dunia IT sudah tak terbendung lagi. Di manapun orang berada dengan mudah mengakses informasi di internet dengan perangkat yang praktis seperti android. Lihatlah di sekeliling ketika anda di terminal, stasiun, tempat tongkrongan, dan bahkan sambil berkendara mereka tidak ingin ketinggalan berita. Mengapa demikian? Itulah perkembangan teknologi saat ini. Namun, dibalik pesatnya teknologi informatika masih banyak hal-hal yang tidak dikuasai pengguna internet. Salah satunya adalah hal sepele, misalnya mencari salah satu kata atau kalimat pada saat mendarat pada sebuah artikel yang kita tuju. Hal ini menurut saya penting, karena berhubungan dengan apa yang sebenarnya kita cari. Misalnya saja anda mencari sebuah istilah. Ketika mengetikkan suatu kata atau kalimat pada search di google.id/com, pastinya anda akan diantarkan pada sebuah artikel atau posting yang mengandung keyword kata tersebut. Tetapi betapa kecewanya setelah sampai pada...
Baca selengkapnya

SPECIAL EFFECTS ANIMATION

-
SPECIAL EFFECTS ANIMATION. Made with computer effects that go on in the editing process known as CGI (Computer Generated Imagery) Effects or Visual Effects - Special Effects instead. But in the CGI there are other terms that might be a little confusing, that is, Special Effects Animation. Special Effects Animation is a branch of the animation (which is a function of the CGI scope.) This field is specialized to make all the moving objects, except the characters. For characters, this field is called Character Animation. Special Effects Animation can make objects ranging from cars, buildings, rain, wind, fire, lasers, water and other natural phenomena. So, when you use 3D software to create certain effects, say you're making Special Effects Animation. But after these effects are integrated in the film in post production, the result is you're making Visual Effects.
Baca selengkapnya

Pembelajaran siswa berbasis online

-
Pembelajaran siswa berbasis online. Tak dapat dibendung kemajuan dunia teknologi saat ini. Baik perkembangan dunia komputer maupun gadget. Coba lihat di sekitar anda, siap yang tidak memiliki handphone. Saya yakin hampir setiap rumah memilikinya. Bahkan tak sedikit saya lihat anak-anak sudah pandai mengoperasikan ponsel pintar android. Lalu apa hubungannya dengan dunia pendidikan? Suatu saat teman pernah bercerita bahwa anaknya sekarang males megang buku. Setiap ada tugas dari sekolah dia selalu membuka tablet untuk menyelesaikan PRnya. Dari contoh tersebut lalu saya berfikir, "seandainya setiap pendidik memiliki sebuah blog untuk pembelajaran bagi siswanya". Bukankah seorang pendidik lebih cepat memberikan materi bagi muridnya? Sang gurupun tak harus terlalu banyak bicara untuk menyampaikan pelajaran, siswa disuruh membaca dan pertanyaan pun bisa mengalir. Bukankah ini juga interaktif? Itu hanyalah sekilas dalam fikiran saya lhoh he he. Namun, bukan tak mungkin masih banyak ...
Baca selengkapnya